Silicon Valley

Mereka didukung oleh para investor yang menanam modalnya untuk proyek yang sedang mereka kembangkan. Para pemodal ini mengakui mereka kini mendanai lebih banyak chief executive berusia ‘belia’ atau 21 tahun ke bawah.

“Mereka tidak boleh berusia lebih muda lagi atau kami akan berinvestasi ke para pelajar pra sekolah,” kelakar Marc Adreeessen pemilik perusahaan modal Andreessen Horowitz. Marc mendanai perusahaan MinoMonsters besutan Buckley.

Marc dan para pemodal lain menyatakan para remaja yang mereka danai itu memang sudah mempersiapkan diri sejak sangat dini. Sejak usia sangat muda, mereka belajar coding, mengedukasi diri via internet, dan melakukan proyek freelance mandiri.

Terinspirasi Mark Zuckerberg

Sebagian mengaku terinspirasi Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang kini sangat sukses dan kaya raya di usia mudanya. Bisnis internet memang adalah peluang besar bagi remaja dan modal lebih mudah didapat karena biasanya tidak begitu besar.

“Jika aku ingin memberi dana besar, aku akan menginvestasikannya pada mereka yang sudah berpengalaman. Namun jika Anda ingin mendapatkan USD 500 ribu saja, ada banyak cara untuk mendapatkannya,” papar Joe Kraus dari Google Ventures.

Kraus sendiri memberi modal USD 1,5 juta pada perusahaan game Airy Labs. Airy Labs dijalankan pemuda berusia 20 tahun, Andrew Hsu. Namun perusahaan Hsu saat ini tengah mengalami kesulitan dan memangkas pekerja. Kraus menilai, para remaja itu sepertinya memang kurang begitu memahami persoalan bisnis.

Remaja lain yang kini mengadu untung dengan mendirikan perusahaan teknologi adalah Brian Wong. Dia baru berumur 20 tahun. Brian mendirikan perusahaan bernama Kiip dan mendapat modal USD 4 juta dari Hummer Winblad Venture Partners.

Namun usia yang masih muda kerap membuat mereka menemui jalan terjal. Seperti dialami Tim Chae, Chief Executive perusahaan social media marketing, PostRocket. Usia yang masih 20 tahun membuatnya kesulitan mendapat izin tinggal di apartemen. Darah muda yang masih meledak juga kadang bikin mereka terlena, pesta dan foya-foya.

Akan tetapi, mereka mengaku serius mengembangkan usahanya. Sebagian mengaku tak akan menjual perusahaannya dan ingin membuatnya sebesar mungkin. Sebuah inspirasi yang kata mereka ditularkan Mark Zuckerberg. Dahulu, Facebook pernah akan dibeli Yahoo, tapi Zuckerberg menolak. Terbukti sekarang Facebook berkembang luar biasa.fjr/tb

Sumber etik.com

Jakarta

“Yang Dewan Kehormatan itu kan itu tinggal dilaksanakan saja, jadi saya kira tidak memerlukan perdebatan. Kalau ada rapat pleno itu untuk mencari pengganti yang diberhentikan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2012).

Ramadhan mengatakan saat ini DPP telah melaksanakan rekomendasi DK tentang Angie. Namun diakuinya memang belum ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh DPP.

Dalam pengeluaran SK pemecatan itu, nantinya DPP akan mengumumkan pemecatan sekaligus akan menyampaikan siapa nama pengganti Angie di DPP.

“Tinggal yang ditanda tangan itu untuk penggantian nama-namanya,” jelasnya.

Ramadhan menegaskan, rekomendasi DK soal Angie itu bersifat mengikat. Sehingga DPP tidak akan memperdebatkan dan membahasnya lagi. Dalam pleno DPP yang akan dibahas adalah calon pengganti saja.

“Wilayah DPP itu menyiapkan penggantinya,” tutupnya.fjr/tb

Sumber etik.com

Jakarta

Namun, Rico enggan membuka apa yang pernah diceritakan Adjie kepadanya. Menurutnya, ia sudah berjanji tak menceritakan ke publik soal masalah tersebut.

“Kalau soal rumah tangga aku nggak mau komen, soalnya amanat almarhum,” ungkapnya kepada detikhot, Selasa (21/2/2012).

Masalah rumah tangga Angelina Sondakh dan Adjie Massaid terkuak dalam persidangan kasus korupsi Wisma Atlet yang menjadikan Nazaruddin sebagai terdakwa. Angie yang menjadi saksi mendapat beberapa pertanyaan dari tim kuasa hukum Nazaruddin, salah satunya Elza Syarif.

Setelah di dalam persidangan, Elza juga menggelar jumpa pers keesokan harinya. Di situ ia menceritakan lebih banyak mengenai hubungan Adjie dan Angie. Menurutnya Angie pernah berniat untuk minta cerai pada Adjie. Uang adalah masalah utama mereka.fjr/tb

Sumber etik.com

Biak Tegalbahari.com-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua mengratiskan biaya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang SD hingga SMA/SMK melalui dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2012 sebesar Rp2,3 Miliar.

Ketua panitia penyelenggara UN Dinas Pendidikan Biak, Kamaruddin S.Pd,MM saat dihubungi di Biak, Selasa,mengatakan, melalui alokasi dana UN yang dianggarkan Pemkab Biak diharapkan tidak ada ortu mengeluhkan punggutan biaya Ujian Nasional tahun 2012.

“Dinas Pendidikan Biak meminta masyarakat melapor jika menemukan adanya punggutan biaya pendidikan dilakukan sekolah tertentu,” harap Kamaruddin.

Pihak Disdik Biak,menurut Kamaruddin, akan menindak tegas kepala sekolah jika terbukti melakukan punggutan biaya UN dengan alasan apapun.

Sumbangan orang tua untuk kegiatan plepasan siswa pasca Ujian atau biaya lain di luar pelaksanaan UN,lanjut Kamaruddin, jika dibebankan kepada siswa harus mendapat persetujuan bersama melalui komite sekolah setempat.

Ia menyebutkan rincian kebutuhan biaya UN yang dialokasikan untuk jenjang pendidikan SD Rp540 juta, SMP Rp538 juta SMA Rp620 juta, SMK Rp385 juta serta UN kesetaraan paket sebesar Rp269 juta.

Berdasarkan data peserta UN berlangsung serentak April 2012 terdiri jenjang SD 3028 ( SD negeri 1322 dan swasta 1706), SMP 2417 (siswa SMP negeri 1919 dan swasta 498).

Sementara untuk peserta UN jenjang pendidikan SMA 1252 (begeri 772 dan swasta 480 siswa), SMK 556 siswa terdiri siswa negeri 141 orang dan swasta 415 siswa.fjr/tb

Sumber:Antaranews.com

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin, Ir. Khairil Anwar kepada pers di Banjarmasin, membenarkan adanya rencana penerapan pajak online tersebut, seperti penarikan pajak hotel dan restoran, dan pajak tempat hiburan malam.

Menurut Khairil Anwar saat ini pihaknya sudah mempersiapkan anggaran Rp1,1 miliar untuk penyediakan aplikasi peralatan online.

Namun, hingga sekarang pihaknya masih menunggu Lembaga Pelelangan Secara Elekronik (LPSE) melakukan proses lelang.

Kharil menjelaskan bahwa proses penerimaan pajak online ini dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.

Selain itu, masih kata dia, aplikasi peralatan online yang akan dipasang tersebut relatif cukup mahal karena menggunakan peralatan khusus serta dirancang agar setiap penerimaan dapat terpantau.

Kharil memastikan untuk potensi pajak hiburan dan jasa akan sangat besar jika pengawasannya dilakukan secara online, sebab selain dapat menghindari terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) potensi penerimaan pajak pun akan bertambah hingga lebih dari 45 persen dari pendapatan rata-rata per tahun yang ada sekarang ini.

“Pajak hiburan dan jasa hotel, ataupun restoran masih terbilang penerimaan favorit di kota ini sehingga saya yakin nantinya potensinya semakin tinggi, apalagi kota ini kian berkembang,” ujarnya.fjr/tb

Sumber:Antaranews.com

Jakarta

“Kalau ada yang disebut sebagai uang apresiasi, uang lelah, karena ingin dipilih dan mendapat suara itu wajar-wajar saja. Di mana saja, di kongres mana saja, di Munas manapun terjadi hal yang sama, yang sekarang ini disebut money politic,” kata Max saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (21/2/2012).

Menurut Max, praktek money politics dalam usaha memenangkan seorang calon adalah hal yang wajar di sebuah kongres partai politik. Selama sumber dana yang digunakan adalah uang pribadi, bukan uang negara.

“Saya kira kalau itu mempergunakan dana yang ada kaitannya dengan APBN itu salah besar. Tapi kalau menggunakan dana pribadi nggak jadi soal, terserah yang punya,” jelas Max.

Sedangkan untuk sumber dana yang digunakan untuk membiayai kongres partainya, Max menyatakan pendanaan tersebut tidak ada masalah. Ia membenarkan adanya sumbangan pribadi dari kader partai, namun harus ada pemisahan antara aliran dana untuk kongres dengan aliran dana untuk memenangkan seorang calon. Karena aliran dana untuk kongres sudah dinyatakan tidak bermasalah.

“Memang ada sumbangan, mana ada kongres yang tidak butuh pembiayaan. Tetapi itu dari kantong pribadi, halal uangnya itu. Partai Demokrat clear dengan keuangannya dalam penyelenggaraan kongres tersebut karena partai sudah diaudit oleh BPK,” tutur Max.fjr/tb

Sumber:Detik.com

SEMARANG, tegalbahari.com -

Direktur Utama PT Jasa Raharja, Diding S Anwar mengungkapkan, santunan ini mencakup Rp 912,8 miliar untuk korban meninggal dunia, korban luka-luka sebesar Rp 485,5 miliar, korban cacat Rp 24,2 miliar dan penguburan Rp 1,33 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2010 yang mencapai Rp 1,39 triliun yang didominasi santunan bagi mereka yang meninggal dunia sebesar Rp 922.5 miliar.

“Kita telah kucurkan Rp 1,4 triliun di tahun 2011 saja dan meningkat dari tahun ke tahun terutama korban dari pengendara roda dua,” ungkap Diding di sela peresmian gedung baru PT Jasa Raharja di Jalan Sultan Agung No 100 Semarang, Senin (20/2).

Di tahun 2008, jumlah santunan yang diberikan hanya sekitar Rp 1,03 triliun dan meningkat di tahun 2009 menjadi Rp 1,36 triliun dengan besaran santunan bagi korban meninggal dunia masing-masing Rp 701,68 miliar dan Rp 906,04 miliar.

Jumlah santunan sesuai ketentuan mulai Rp 25 juta untuk korban di darat dan laut dan Rp 50 juta untuk kecelakaan udara. Sedangkan korban luka maksimum Rp 10 juta dan Rp 25 juta, cacat tetap Rp 25 juta dan Rp 50 juta serta penguburan bagi korban yang tidak mempunyai ahli waris sebesar Rp 2 juta. mj/tb

Sumber : suara merdeka

Jakarta

Sebuah video amatir merekam peristiwa yang terjadi pada Sabtu (11/2) di Heart Attack Grill, Las Vegas, Amerika Serikat. Sebelum merasakan sakit di dada, pria ini menyantap ‘Triple Bypass Burger’ seberat 680 gram dan berkalori 6,000 kkal.

Saat kejadian, Jon Basso si pemilik restoran mengira pria tersebut hanya main-main. Namun, ia segera menelepon nomor darurat. Menurutnya, para pengunjung malah sibuk memotret karena mereka menyangka peristiwa tersebut merupakan salah satu aksi promosi. Menurut berita yang dilansir Huffington Post, sang pria dilaporkan kini sudah pulih.

Sejak awal dibuka pada tahun 2005, restoran milik Jon Basso ini telah menuai kontroversi karena strategi pemasarannya. Di atap restoran, jelas-jelas tertulis ‘orang yang memiliki berat badan di atas 160 kg boleh makan gratis’.

Mulai dari slogan restoran ‘Taste Worth Dying For’ hingga nama-nama menu seperti ‘Fat Bastard Wines’, semuanya provokatif. Restoran bertema rumah sakit ini hanya menyajikan pilihan menu sedikit. Burger sebagai menu utamanya terdiri dari 4 pilihan, mulai dari ‘Single’ hingga ‘Quadruple Bypass Burger’.

‘Triple Bypass Burger’ yang dikonsumsi oleh pria tersebut terdiri dari 3 tumpuk daging burger, 12 potong bacon, berlapis-lapis keju, serta irisan bawang Bombay merah dan tomat. Bahan-bahan yang digoreng tidak ditiriskan terlebih dahulu, sehingga kandungan lemaknya sangat tinggi.

Ini bukanlah kasus pertama yang diduga terkait dengan sajian Heart Attack Grill yang sangat tidak sehat. Tahun lalu, pria seberat 281 kg yang menjadi bintang iklan restoran ini meninggal akibat kontraksi pneumonia.fjr/tb

Sumber:Detik.com

Nilai tukar mata uang rupiah yang ditransaksikanantarbank di Jakarta bergerak melemah 30 poin ke posisi Rp9.020 dibanding sebelumnya Rp8.990 per dolar AS.

Sedangkan IHSG BEI dibuka naik 9,16 poin atau 0,23 persen ke posisi 3.989,41. Indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat 2,33 poin atau 0,34 persen ke posisi 696,36 poin.fjr/tb

Sumber:Antaranews.com

“Ini momentum KPK untuk memberantas mafia anggaran di DPR,” ujar peneliti Pukat UGM, Oce Madril kepada detikcom, Selasa (21/2/2012).

Oce mengatakan 2.000 transaksi tersebut memang belum tentu terindikasi pidana. Meski begitu, KPK harus segera menindaklanjuti dengan mengklarifikasi temuan PPATK tersebut.

“Kalau dalam 2.000 transaksi itu ditemukan ada yang sedang ditangani oleh KPK, misalnya terkait Wisma Atlet atau PPID, maka akan mudah melihat keterlibatan anggota DPR lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengungkapkan penelusuran 2.000 rekening mencurigakan anggota DPR yang mayoritas dilakukan anggota Badan Anggaran (Banggar). Namun, belum pasti semua transaksi mencurigakan tersebut memang melanggar hukum.

“Jumlahnya lebih dari 2.000 pak. Kebetulan memang menyangkut Banggar,” terang Yusuf.fjr/tb

Sumber:Detik.com