Jakarta Tegalbahari.com- Himpunan Pengusaha Indonesia (Hipmi) Research Center mencatat nilai pungutan liar (pungli) transportasi darat setiap tahunnya lebih dari Rp 25 triliun.

Bahkan praktik pungli ini secara tak langsung mempengaruhi beban pengusaha transportasi seperti bus sehingga mengurangi biaya perawatan armada mereka yang ujung-ujungnya ikut andil dalam maraknya kecelakaan angkutan darat.

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Harry Warganegara Harun mengatakan pungli itu mulai dari pungli administrasi kendaraan sampai pungli yang dikenakan kepada sopir di tengah jalan. Hal ini yang memberatkan pengusaha angkutan dan sopir. Akibatnya lebih dari 25% pendapatan perusahaan angkutan hanya digelontorkan buat pelaku pungli.

“Yang luput dari pengamatan adalah pungli yang sudah kronis kepada pengusaha transportasi utamanya usaha angkutan darat. Pungli ini mulai dilakukan oleh aparat, preman, hingga ormas,” kata Harry dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/2/2012)

Ia mengatakan Hipmi sangat prihatin dengan maraknya kecelakaan transportasi darat utamanya bus akhir-akhir ini. Apalagi masalah pungli yang melilit pengusaha transportasi diduga ikut andil.

Harry memaparkan, anggotanya kerap mengeluhkan soal pungli ini. Pasalnya, pihak yang paling merasakan dampaknya adalah sopir dan keselamatan penumpang. “Hal inilah yang ikut berkontribusi pada banyak kecelakaan dimana-mana. Sebab faktor pemeliharaan kendaraan dan kesejahteraan sopir menjadi taruhanya,” tegas Harry.

Selain pungli, maraknya restribusi di daerah juga menguras pendapatan perusahaan angkutan. Bahkan, pengusaha mengeluhkan tumpang-tindihnya peraturan daerah terkait retribusi di berbagai daerah.”Contohnya, ada bus yang lewat Bekasi kena pungutan. Lewat Cirebon kena juga. Bayangkan kalau bus itu lewati 10 daerah,” papar Harry.

Untuk itu, Hipmi berharap agar pemerintah pusat serius memberantas pungli ini.”Jangan panas-panas tahi ayam. Pas ada kecelakaan ada komitmen. Begitu tenang, hilang komitmennya,” katanya.fjr/tb

Sumber:Detik.com